SARASEHAN PENINGKATAN KESADARAN POLITIK “ Politik uang harus dihindari “

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Soegeng Rijadi Prayitno, SH, mewakili Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto Anang Fahruroji, S.Sos, M.Si, mengajak kepada seluruh peserta sarasehan untuk bergerak menyuarakan pilkada damai, menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu SARA. Soegeng menegaskan penggunaan isu SARA dalam pilkada dapat menimbulkan banyak kegaduhan dan memecah belah bangsa. Himbauan untuk tidak menggunakan politik uang juga disuarakan Soegeng Prayitno. Ia berharap pilkada serentak di Kota Mojokerto menjadi contoh yang terbaik pelaksanaannya yang mencerminkan pemilukada yang bersih, proses demokrasi yang berkualitas dan terintegritas. Itulah yang diharapkan Soegeng ketika membuka acara Sarasehan Peningkatan Kesadaran Politik, Rabu (25/4/2018) bertempat di Gedung Dharma Wanita, Jalan Hayam Wuruk. Sarasehan yang diikuti 50 (lima puluh) peserta dari unsur partai politik, mengambil tema “Politik Uang dan Politisasi SARA adalah Racun Demokrasi“ Untuk itu mari kita lawan dan kita jauhi, karena itu “politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan kita tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas. Mudah-mudahan anti politik uang dan sara ini diharapkan dapat menjadi sejarah awal dan titik balik guna menghadapi pilkada yang bersih”. Papar Soegeng. 

Ditambahkan, Bakesbangpol menjelang pemilukada tahun 2018 ini memastikan bahwa komunikasi intens harus terus dilakukan kepada partai politik, seperti melalui sarasehan ini komunikasi intens harus dibangun agar ada keselarasan dengan semua partai pollitik serta menerima aspirasi dari masyarakat. Soegeng yakin bahwa melalui komunikasi dan diskusi yang baik dalam sarasehan parpol ini akan membuahkan hasil yang baik, insya Alloh baik untuk partai politik dan untuk warganya. Sebagai kader politik tunjukkan kepada masyarakat, kita semua harus memiliki komitmen yang sama, komitmen kita adalah negara kita makin ke depan makin bersih, integritasnya makin baik sehingga bisa terbebas dari perilaku korupsi. Hadir sebagai narasumber Linggar dari Unair Surabaya menjelaskan tentang upaya menjadikan pemilu sepenuhnya milik rakyat mendapatkan banyak tantangan, diantaranya adalah maraknya politik uang, ujaran kebencian dan kasus-kasus penghinaan, penghasutan dan adu domba yang dilakukan aktor-aktor politik untuk kepentingan kemenangan. Padahal undang-undang telah secara tegas melarang politik uang. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tegaknya pilkada dan pemilu yang berintegritas maka kita harus sepakat pertama, menolak dan melawan politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain serta penghasutan dan adu domba dalam penyelenggaraan pilkada 2018. Kedua, melawan intimidasi, ujaran kebencian dan berita bohong (hoax) karena dapat mengurangi kualitas dan integritas penyelenggaraan pilkada dan pemilu. (My).