Kota Mojokerto merupakan
kota terpadat ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Akibat dari
kepadatan penduduk bagi pertumbuhan peduduk, jika Kota Mojokerto tidak dapat
menekan laju pertumbuhannya maka akan berdampak, pertama kepada pelayanan
pendidikan maupun kesehatan. “Yang kedua adalah dampak lingkungan di Kota
Mojokerto akan terancam’dengan kepadatan penduduk, dan ketiga adalah masalah
perekonomian” terang Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto membuka acara rapat
kerja program keluarga berencana, Rabu (24/5) di Pendopo Graha Praja Wijaya
pemkot Mojokerto. Dijelaskan Mas’ud Yunus, bahwa tidak ada artinya Kota
Mojokerto meningkatkan perekonomian apabila tidak dapat menekan laju
pertumbuhan penduduk. “Karena itulah, program keluarga berencana di Kota
Mojokerto ini harus sukses. Dan Alhamdulillah angka kelahiran kita cuma 1,8 ini
sudah dibawah rata-rata Jawa timur,” jelasnya. Ini artinya berkat dorongan dan
dukungan dari semua pihak, program KB di Kota Mojokerto dapat sukses. Untuk
mensukseskan program KB, langkar promotif dan preventif yang dilakukan Pemkot
Mojokerto adalah dengan menekan angka perkawinan usia dini, yaitu perkawinan di
bawah usia 20 tahun. “Salah satu yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto yaitu
dengan memberikan motivasi. Diantaranya Pemkot telah memberikan beasiswa kepada
warga yang tidak mampu, setelah lulus SMA diberikan beasiswa untuk melanjutkan
ke perguruan tinggi.
Agar anak-anak setelah lulus SMA tidak buru-buru nikah,”
tuturnya. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana juga membentuk pusat informasi konseling remaja
(PIK-R) di masing-masing sekolah. Sasarannya yaitu bagamiana angka perkawinan
usia dini itu bisa terus ditekan. Dimasyarakat juga telah dibentuk PIK-M. Ini
sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya
mengawinkan anaknya setelah dewasa dalam arti jasmani dan rohani. Peningkatan
sumber daya manusia harus dimulai dari perkawinan yang siap. Artinya melahirkan
anak di usia diatas 20 tahun bagi perempuan. “Kesadaran ini yang harus
diberikan kepada masyarakat melalui petugas KB, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh
agama. Kesadaran untuk mengikuti program KB juga harus ditingkatkan dan
diprioritaskan,” seru Wali Kota. (kha, Rr-Humas)
No comments:
Post a Comment